BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widiastuti, memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Kota Dzikir dan Sholawat, Selasa (23/6/2026).
Menurut Widiastuti, keputusan ini diambil setelah capaian swasembada beras pada 2025 berjalan baik dan stok dinilai mencukupi kebutuhan nasional.
“Untuk tahun ini, karena setelah tahun 2025 kita sudah mencapai swasembada beras dan jumlahnya terbilang cukup, kami telah melakukan pembahasan dan hasilnya tidak ada rencana impor beras. Selain itu, melihat neraca komoditas ke depan, impor juga tidak diperlukan,” ujarnya.
Ia mengajak petani di Bangkalan bersama dinas terkait memperkuat program swasembada pangan, khususnya padi, mengingat banyak lahan sawah beralih fungsi. Pemerintah, kata Widiastuti, telah mengatur mekanisme penggantian lahan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 agar produktivitas pertanian tetap terjaga.
“Melihat kondisi saat ini, memang banyak lahan sawah yang beralih fungsi. Karena itu, sudah diatur dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2026 agar ada lahan pengganti sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga,” paparnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.
“Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2026 telah diatur tahapan penindakan, mulai dari pemberian teguran hingga sanksi bagi oknum yang tetap melakukan alih fungsi lahan. Namun, regulasi teknisnya saat ini masih dalam tahap penyelesaian,” pungkasnya. (mzr/uzi/mar)
