GRESIK,BANGSAONLINE.com - Polres Gresik menggelar dialog dengan masyarakat pesisir melalui kegiatan Jagongan Ngopi Karo Nelayan (Jangkar) yang digelar di Balai Purbo, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Satpolairud Polres Gresik itu berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban.
Forum tersebut menjadi wadah bagi para nelayan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat pesisir.
Sekitar 50 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas perwakilan nelayan dari Balai Purbo, Balai Wonorejo, dan Balai Pesusuan. Selain forum dialog, Polres Gresik juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Seksi Dokkes serta menyalurkan bantuan sosial dan perlengkapan keselamatan kerja di laut.
Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan apresiasi atas kondisi wilayah pesisir yang tetap kondusif berkat peran aktif masyarakat nelayan.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui program Sabuk Kamtibmas yang menjadi salah satu program unggulan Polres Gresik.
“Melalui program Sabuk Kamtibmas, kami mengajak seluruh masyarakat nelayan untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah pesisir. Jika ada potensi gangguan kamtibmas maupun pelanggaran hukum, mari saling mengingatkan dan segera berkoordinasi agar situasi tetap aman, nyaman, dan kondusif,” ujar AKBP Ramadhan Nasution.
Dalam sesi dialog, para nelayan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Perwakilan nelayan Lumpur, Toyani mengungkapkan sejumlah kendala yang berdampak langsung terhadap mata pencaharian nelayan tradisional.
Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain semakin sempitnya zona penangkapan ikan akibat aktivitas reklamasi dan keberadaan kapal-kapal yang berlabuh di perairan utara Gresik.
Selain itu, nelayan juga menyoroti minimnya sosialisasi terkait proyek reklamasi, turunnya harga ikan dan udang di pasaran, serta maraknya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti jaring trawl yang dinilai merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan tradisional.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, sejumlah instansi yang hadir memberikan penjelasan sekaligus menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti persoalan yang disampaikan para nelayan.
Perwakilan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik, Firman, menjelaskan bahwa pengaturan zona labuh jangkar kapal telah dibagi secara jelas untuk menghindari konflik dengan wilayah tangkap nelayan.
Selain itu, pihaknya juga berencana menerapkan pembatasan kecepatan kapal besar guna meningkatkan keselamatan pelayaran di jalur yang kerap dilintasi nelayan.
Sementara itu, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik melalui Ir. Kusnain menegaskan larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Bersama Satpolairud, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala. Terkait penurunan harga hasil tangkapan, pemerintah daerah berupaya mencari solusi melalui peningkatan kualitas hasil tangkapan dan perluasan akses pemasaran.
Kasatpolairud Polres Gresik AKP I Nyoman Ardita menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan kepada kelompok nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan. Menurutnya, sejumlah kelompok nelayan telah sepakat beralih menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan nelayan lainnya.
“Kami mengimbau kepada seluruh nelayan agar segera melaporkan apabila menemukan aktivitas penangkapan ikan yang mengganggu atau melanggar ketentuan. Sat Polairud siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk demi menjaga ketertiban dan kelestarian sumber daya laut,” tegas AKP I Nyoman Ardita.
Dalam kegiatan tersebut, Polres Gresik juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan perlengkapan keselamatan laut yang terdiri atas pelampung cincin (ring buoy), senter, serta jaket pelampung (life jacket) kepada para nelayan.
