TUBAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,6 triliun dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Kamis (29/10/2026).
Meski seluruh fraksi menyetujui Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi Perda, sejumlah catatan kritis disampaikan fraksi, khususnya terkait penguatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pemerataan infrastruktur dasar. Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima tanpa catatan, sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan beberapa masukan strategis.
Juru Bicara Fraksi PKB, Siswanto, mendesak Pemkab Tuban membenahi tata kelola penerimaan daerah serta menutup potensi kebocoran pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat kecil.
"Kami juga mendorong pemerintah daerah membuat langkah-langkah strategis dan membuat usaha daerah yang dapat meningkatkan PAD," kata Siswanto kepada awak media.
Selain itu, Fraksi PKB menyoroti ketimpangan alokasi anggaran infrastruktur desa, seperti irigasi, jalan antardesa, penanganan banjir Kali Avour Kuwu, hingga krisis air bersih saat musim kemarau.
"Contoh untuk kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Tuban saat puncak musim kemarau beberapa waktu lalu. Di tengah kebutuhan air bersih yang mendesak, anggaran bidang cipta karya untuk penyediaan sarana dan prasarana air bersih justru hanya sekitar Rp1,6 miliar," bebernya.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya mengusulkan penambahan alokasi anggaran sarana air bersih pada perubahan APBD mendatang. "Kami mengusulkan pada P-APBD 2027 agar pos anggarannya bisa ditambah," imbuhi Siswanto.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, mengapresiasi tuntasnya pembahasan RAPBD 2027. Politisi senior Partai Golkar ini mengingatkan Pemkab Tuban agar penurunan nilai APBD tak mengganggu pemenuhan layanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kami akan terus mengawal implementasi pelaksanaan APBD. Kami berharap pada awal tahun program sudah dapat berjalan sehingga bisa segera dinikmati masyarakat,” ujar Sugiantoro.
Menjawab masukan legislatif, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menjelaskan penurunan postur APBD dari Rp2,7 triliun pada 2026 menjadi Rp2,6 triliun pada 2027 disebabkan oleh berkurangnya alokasi dana transfer pusat dan sumber pendapatan lainnya.
“Karena dana transfer dan sebagainya memang mengalami penurunan, sehingga APBD juga turun. Namun, kita akan terus menggali potensi PAD. Yang penting, program dan layanan dasar tidak dikurangi,” tegas bupati yang akrab disapa Lindra tersebut.
Lindra mematok target PAD Tuban pada 2027 dapat menembus Rp800 miliar. Guna mencapai target tersebut, Pemkab Tuban menyiapkan skema optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pengembangan layanan rawat inap di puskesmas, serta tata kelola sampah.
“Kita akan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang dulunya disewa, bisa kita ubah melalui skema kerja sama sehingga pendapatannya juga bisa meningkat,” terang Lindra.
Terkait sorotan anggaran air bersih, Lindra menegaskan alokasi penanganan kekeringan sebenarnya terus meningkat. Kendati demikian, solusi permanen jangka panjang menjadi fokus utama pemerintah agar masyarakat tak melulu bergantung pada distribusi air tangki.
"Kita harus mencari solusi jangka panjang, sehingga tidak terus-menerus menggantungkan suplai air bersih," pungkasnya. (wan/rev)
