MADIUN, BANGSAONLINE.com - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada semester I tahun 2026 tembus di angka 7,48 persen yang merupakan hasil realisasi investasi yang masuk, dan mencapai lebih dari 90 persen dari target tahunan.
Capaian strategis ini dipaparkan dalam forum penguatan kemitraan pers di Auditorium Royal Darmo, Yogyakarta, Kamis (5/11/2026) malam.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyatakan bahwa tren positif ini didukung oleh optimalisasi infrastruktur pendukung, khususnya konektivitas tol serta alokasi belanja jalan daerah yang porsinya mencapai 89,05 persen.
Untuk menjaga iklim usaha sekaligus menyerap tenaga kerja lokal, pemerintah daerah telah mencadangkan 13 persen tata ruang wilayah khusus bagi sektor industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Langkah ini disiapkan untuk menyerap potensi sekitar 3.000 lulusan sekolah menengah kejuruan dan atas setiap tahunnya. Kami juga menjalin kolaborasi pendidikan vokasi bersama Universitas Sebelas Maret (UNS) yang membuka lima program studi di Madiun," jelas Hari.
Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menggarisbawahi bahwa laju investasi linier dengan keberhasilan menekan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun hingga berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Keberhasilan tersebut dijalankan melalui lima pilar pembangunan yakni pengentasan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemenuhan akses pendidikan, dan penyediaan standar hidup layak bagi masyarakat.
Guna menjaga kesinambungan program pembangunan menuju visi Madiun Bersahaja (bersih, sehat, dan sejahtera), Pemkab Madiun menerapkan skema pentahelix yang menyinergikan lima pilar di antaranya birokrasi, pelaku industri, akademisi, masyarakat, serta media massa.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Madiun, Suntoko, menegaskan bahwa kemitraan dengan awak media bukan sekadar jalur publikasi program, melainkan mekanisme kontrol sosial dan verifikasi informasi publik.
"Kami memposisikan rekan-rekan pers sebagai mitra kritis sekaligus benteng penyaring kabar bohong demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan," pungkas Suntoko. (dro/msn)
